 |
| H. Son Haji (foto: AI) |
Sidoarjo – Kepemimpinan H. Son Haji sebagai Kepala Desa Wadungasri, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo periode 2019–2026 menorehkan sejumlah capaian signifikan. Salah satu prestasi utamanya adalah keberhasilan Desa Wadungasri meraih status Desa Mandiri melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Di sektor pembangunan, pemerintah desa berhasil menyelesaikan pembangunan balai desa serta Gedung Serbaguna Graha Asri tahap II. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti gorong-gorong, pavingisasi, hingga penyediaan pompa air dilakukan untuk mengatasi persoalan banjir di kawasan perumahan maupun permukiman warga.
Pada bidang kepemudaan, Karang Taruna Desa Wadungasri turut diberdayakan melalui berbagai pelatihan, mulai dari pelatihan IT, penyuluhan bahaya narkoba, hingga pelatihan budidaya kambing.
“Pembinaan generasi muda menjadi prioritas agar mereka memiliki kegiatan yang positif dan produktif,” ujar Son Haji.
Pemberdayaan perempuan melalui PKK juga menjadi perhatian serius. Berbagai program dijalankan, seperti posyandu, pos gizi, karang wreda, hingga pos remaja. Tak hanya itu, prestasi juga diraih melalui lomba masak dan lomba RT Mandiri yang berhasil meraih juara 1 tingkat kecamatan.
Di tingkat kabupaten, Desa Wadungasri juga mencatat prestasi membanggakan, di antaranya sebagai Desa Anti Korupsi, serta penghargaan dalam pelaporan keuangan desa dari inspektorat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) juga berhasil meraih juara 1 dan 2.
Dalam bidang pendidikan, pemerintah desa menjalin kerja sama dengan Yayasan Al Muslim untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, seperti pelatihan hidroponik, kepemimpinan, hingga teknik bercocok tanam sayuran.
Ke depan, Son Haji berharap program-program pelatihan yang belum terakomodasi dalam Dana Desa dapat didukung melalui pokok pikiran (pokir), Bantuan Keuangan (BK), maupun Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dengan menjalin komunikasi bersama DPRD kabupaten dan provinsi.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan desa dengan RPJMD serta kebijakan pemerintah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti pompa air, pintu air, dan sudetan.
“Harapannya, pembangunan ke depan bisa selaras dengan kebutuhan desa dan kebijakan pemerintah, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.