Pemdes Jeruklegi Kelola APBDes Secara Transparan

Baliho APBDes dipasang di halaman balai desa


Sidoarjo – Upaya transparansi pengelolaan keuangan desa terus ditunjukkan Pemerintah Desa Jeruklegi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya dengan memasang papan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan Tahun Anggaran 2026 di area publik yang mudah diakses warga.

Dalam papan tersebut, tercantum secara rinci struktur pendapatan dan belanja desa, mulai dari pendapatan asli desa, dana transfer, hingga alokasi belanja di berbagai bidang.
Kepala Desa Jeruklegi, M Taukid, mengatakan bahwa keterbukaan informasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan transparan.

“Melalui publikasi ini, masyarakat bisa mengetahui secara langsung bagaimana anggaran desa dikelola dan digunakan. Ini bagian dari tanggung jawab kami kepada warga,” ujarnya.

Berdasarkan data yang ditampilkan, alokasi anggaran terbesar masih difokuskan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, disusul bidang pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana darurat dan mendesak.

Tak hanya menampilkan angka, papan informasi tersebut juga dilengkapi dengan diagram lingkaran yang memudahkan masyarakat memahami proporsi penggunaan anggaran secara visual.

Menurut M Taukid, transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan desa. Warga juga diharapkan dapat memberikan masukan demi optimalisasi penggunaan anggaran.

“Dengan adanya keterbukaan ini, kami ingin membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong pengawasan bersama,” tambahnya.

Langkah ini pun mendapat apresiasi dari warga sekitar, yang menilai publikasi APBDes secara terbuka membantu mereka memahami arah pembangunan desa serta penggunaan dana yang bersumber dari pemerintah.

Dengan adanya papan informasi APBDes tersebut, Pemerintah Desa Jeruklegi berharap tercipta pemerintahan desa yang lebih terbuka, partisipatif, dan bebas dari penyimpangan anggaran.
Lebih baru Lebih lama

Tag Terpopuler