Sidoarjo — Polemik rencana penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Terminal Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, memicu keresahan di kalangan pedagang. Ratusan PKL mengaku khawatir setelah adanya imbauan dari Kementerian Perhubungan Darat untuk mengosongkan area berjualan dalam waktu tiga hari, mulai 27 hingga 29 Mei 2026.
Dalam surat imbauan tersebut, kawasan terminal disebut berada dalam pengawasan dan para pedagang diminta segera mengosongkan lapak dagangannya. Kondisi ini membuat para PKL cemas karena sebagian besar menggantungkan hidup dari aktivitas berdagang di area terminal.
Menanggapi hal tersebut, pembina PKL Bungurasih, Tito Pradopo, mengumpulkan lebih dari 100 pedagang di kediamannya di kawasan Bungurasih, Jumat (29/5/2026). Pertemuan itu digelar untuk melakukan musyawarah sekaligus memberikan penjelasan kepada para pedagang agar tidak mudah terpengaruh isu-isu yang meresahkan.
Pria yang akrab di sapa Bung Tito itu menegaskan perjuangan para PKL untuk bertahan hidup tidaklah mudah, terlebih banyak pedagang yang sudah lanjut usia dan hanya mengandalkan hasil berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Perjuangan PKL tidak mudah. Di usia yang sudah tua, kami tetap harus berjuang untuk hidup. Kalau tidak berjualan, ya tidak makan,” tegas Bung Tito.
Ia juga meminta seluruh PKL tetap tenang dan terus berjualan seperti biasa sambil menunggu kejelasan kebijakan dari pemerintah.
“Kami membina ratusan PKL di wilayah Terminal Bungurasih. Saya menghimbau seluruh pedagang agar tetap berjualan dan tidak terpengaruh isu-isu yang beredar,” tambahnya.
Sementara itu, salah satu PKL bernama Jumani, atau yang akrab disapa Pak No, mengaku kecewa karena dari ratusan pedagang, hanya empat PKL yang disebut mendapat ganti rugi. Menurutnya, alasan yang diberikan karena sebagian pedagang dianggap tidak aktif berjualan.
“Kami berharap semua PKL tidak terpengaruh isu-isu yang meresahkan,” pungkas Jumani.
